Riset LKPI 2026 : Komitmen Anti-Korupsi dan Ketahanan Pangan Jadi Kunci Tingginya Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo
Jakarta, BANTENTREN.COM – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) secara resmi merilis hasil survei nasional terbaru yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama tahun 2026. Berdasarkan temuan riset ini, tingkat kepuasan masyarakat secara umum tercatat berada di angka yang signifikan, yakni 79,3 persen.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026), mengungkapkan bahwa capaian positif ini didorong oleh komitmen nyata pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan riil di tengah dinamika global. Kendati demikian, survei juga mencatat adanya 13,5 persen responden yang merasa belum puas, serta 7,2 persen responden yang memilih tidak memberikan jawaban.
Sorotan Utama Kinerja Sektoral
Survei nasional LKPI membedah sejumlah indikator kunci yang menjadi penopang kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto:
- Pemberantasan Korupsi yang “Bukan Omon-Omon”
Komitmen tegas pemerintah dalam membersihkan praktik rasuah mendapatkan apresiasi tinggi dari publik. Sebanyak 83,2 persen responden menyatakan puas dengan langkah pemberantasan korupsi yang dinilai konkret dan tulus. Di sisi lain, terdapat 14,7 persen responden yang merasa tidak puas dan 2,1 persen memilih bungkam.
- Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani
Akselerasi program prioritas yang menyasar perbaikan tata kelola pertanian serta nasib petani membuahkan hasil positif. Sebanyak 78,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja di sektor ini, sementara 17,3 persen menyatakan tidak puas dan 4,3 persen tidak menjawab.
- Pengendalian Harga dan Ketersediaan Sembako
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, pemerintah dinilai sukses menjaga stabilitas dapur masyarakat. Sebanyak 85,8 persen responden puas atas upaya menjaga harga sembako, dan 84,7 persen puas dengan jaminan ketersediaan stok pangan di pasaran.
Detail Kriteria Penilaian Responden
Berdasarkan evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga politik, LKPI merinci rincian tingkat kepuasan publik sebagai berikut:
● Perhatian pada Kesulitan Rakyat: 76,8% puas | 18,4% tidak puas | 4,8% tidak menjawab.
● Program Sosial bagi Rakyat: 82,1% puas | 11,7% tidak puas | 6,2% tidak menjawab.
● Menjaga Persatuan dan Stabilitas Politik: 80,2% puas | 17,5% tidak puas | 2,3% tidak menjawab.
● Penurunan Kemiskinan dan Pengguran (Prabowo-Gibran): 60,2% menilai berhasil | 27,3% belum berhasil | 12,5% tidak menjawab.
Kondisi Keamanan, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi
Dalam mengukur iklim sosial dan penegakan hukum, responden memberikan pandangan beragam terhadap tiga pilar utama:
● Kondisi Keamanan Nasional: 40,8% menilai baik/sangat baik; 36,5% biasa saja; 13,3% buruk/sangat buruk; 9,4% tidak menjawab.
● Penegakan Hukum: 31,8% menilai baik/sangat baik; 35,7% biasa saja; 23,7% buruk/sangat buruk; 8,8% tidak menjawab.
● Pemberantasan Korupsi: 69,9% menilai baik/sangat baik; 13,3% biasa saja; 15,6% buruk/sangat buruk; 1,2% tidak menjawab.
Tinjauan Pakar Ekonomi: Selaras dengan Data BPS dan BI
Pakar ekonomi dari UIN, Dr. Surya Vandiantara, turut memberikan pandangannya bahwa hasil survei LKPI ini memiliki tingkat akurasi dan keselarasan yang kuat dengan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI).
“Kepuasan responden terhadap ketersediaan sembako sebesar 84,7 persen sangat selaras dengan capaian pertumbuhan PDB kumulatif tahun 2025 yang menyentuh angka 5,11 persen, naik dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatatkan pertumbuhan impresif hingga 5,33 persen,” jelas Dr. Surya.
