Proyek Turap di Taman Cikande Jayanti Memblokir Nomor Wartawan Saat di Konfirmasi, Ruang Informasi Publik ditutup Rapat!
Kab.Tangerang, BANTENTREN.COM || Kegiatan pembuatan turap guna menanggul debit air dari anak kali Cidurian , yang berlokasi di sebelah barat atau samping Perum Taman Cikande, Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang-Banten menuai sorotan tajam (Selasa 01/09/2026).
Penelusuran awak Media pada hari Senin 31 Agustus 2026 yang langsung memantau jalannya kegiatan.
Nampak beberapa besi yang dijadikan kerangka pasangan batu diduga menggunakan besi 10 ulir full, serta jarak cincin satu dengan yang lainnya tidak rata.
Ukuran tersebut bervariatif ada yang 20 cm, 30 cm, dan 37 cm.
Saat dikonfirmasi pada perakit besi guna keperluan kerangka pasangan, menyebutkan saat diwawancarai berapa seharusnya jarak atau batas cincin ke cincin lainnya.
“Ya memang seharusnya 20 cm” jelas nya singkat merakit besi yang sedang dirakit.
Awak Media selanjutnya melakukan konfirmasi pada orang yang disebut berperan penting dan yang dipercayakan dilokasi kegiatan atas nama H .JL (Inisial-red) asal Kronjo.
Namun rupanya pertanyaan awak Media menemui kebuntuan, karena tidak ada respon balasan yang menunjukan sikap kooperatif mengenai seputar kegiatan.
Hanya terbaca dengan notifikasi ceklis dua hijau.
Pada hari Selasa 1 September 2026, awak Media mencoba mengkonfirmasi kembali pada H JL , namun pesan tersebut menjadi ceklis satu.
Awak Media mencoba memakai nomor WhatsApp satunya lagi, nampak pesan tersebut ceklis dua / terbaca.
Diduga pelaksana / pengawas lapangan alergi terhadap pertanyaan awak Media seputar kegiatan yang sedang berlangsung.
Padahal awak Media hanya menanyakan pembesian, namun rupanya pertanyaan tersebut diduga menimbulkan rasa alergi terhadap pengawas / pelaksana.
Pantauan dilokasi, tidak terlihat adanya papan informasi seputar kegiatan yang sedang berlangsung yang dapat diakses.
Padahal kegiatan tersebut untuk mengantisipasi banjir dengan membuat tanggul yang terbilang megah dengan ketebalan pasangan yang cukup tebal.
Namun KIP lagi-lagi sulit didapat, padahal papan informasi adalah sarat penting dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah lewat pajak yang masyarakat bayar.
Dalam KIP tersebut Publik dapat mengetahui asal usul kegiatan, mulai dari Dinas, Jenis kegiatan, jumlah anggaran, volume kegiatan, lama pekerjaan, nama CV atau PT .
Namun rupanya dalam kegiatan saat ini, diduga para pelaksana tidak memasang KIP, dan justru pertanyaan awak media berujung pemblokiran nomor kontak.
Apa sebenarnya yang terjadi ?
Kenapa pertanyaan wartawan seolah dijadikan sebuah penolakan atau alergi.
Redaksi menerima hak jawab dan klarifikasi, jika dalam penulisan atau penyampaian berita terdapat kekeliruan membuka ruang untuk pihak pengawas / pelaksana, maupun Dinas terkait. (Red)
