Serang — Ketimpangan arah ekonomi Provinsi Banten menuai kritik tajam dari elemen kepemudaan daerah. Di tengah laporan atas meroketnya angka realisasi investasi modal asing maupun domestik di Bumi Jawara, performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta postur APBD Provinsi Banten justru dilaporkan merosot secara beruntun.
Fenomena paradoks ini memicu respons keras dari internal daerah.Ketua Kaukus Muda Banten, A. Taufik, melayangkan kritik terbuka yang sangat keras terhadap kinerja pengelolaan ekonomi Pemerintah Provinsi Banten.
Menurutnya, pertumbuhan investasi daerah bernilai puluhan triliun yang selama ini dibanggakan oleh pemerintah daerah terkesan menjadi “angka kosong” karena gagal memperkuat ketahanan fiskal daerah dan tidak membawa dampak linier bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
“Ini adalah sebuah anomali besar. Bagaimana mungkin daerah yang masuk dalam radar lima besar nasional dengan nilai investasi fantastis, justru mengalami kemerosotan kantong pendapatan operasional daerahnya sendiri? Banten seperti raksasa ekonomi yang keropos di dalam karena ruang fiskalnya terus menyempit,” kritik A. Taufik dalam keterangannya di Serang, Kamis (3/9/2026).
Kritik tajam dari Kaukus Muda Banten tersebut didukung oleh rincian data keuangan daerah terbaru per kuartal ketiga tahun 2026:
Pemprov Banten secara resmi memproyeksikan target pendapatan daerah pada KUA-PPAS terus menyusut. Dari target awal 2026 yang sempat berada di kisaran Rp10,27 triliun, angka belanja/pendapatan diproyeksikan menurun secara konsisten hingga menjadi hanya Rp9,512 triliun pada target pembangunan daerah.
Berdasarkan catatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2026, realisasi PAD Banten baru menyentuh Rp2,89 triliun atau hanya bertengger di kisaran 38,58 persen dari total target PAD 2026 yang sebesar Rp7,49 triliun.
Performa ini tercatat menurun drastis dibanding capaian paruh tahun pada periode tahun-tahun sebelumnya.
Kontraksi fiskal ini berbanding terbalik secara ekstrem dengan realisasi investasi Banten yang pada akhir tahun lalu mampu menutup buku di angka Rp130,2 triliun (108,91% dari target nasional) serta terus melonjak di semester pertama tahun berjalan melewati angka Rp66 triliun.
Taufik menegaskan bahwa Kaukus Muda Banten mendesak Gubernur Banten, Andra Soni bersama jajaran DPRD Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola insentif penanaman modal. Pihaknya mencurigai masifnya industri manufaktur berskala besar yang masuk ke Serang, Cilegon, dan Tangerang mendapatkan fasilitas tax holiday berlebih sehingga minim kontribusi langsung pada retribusi fiskal daerah.
Di sisi lain, ketergantungan Banten yang terlalu akut pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai penopang utama PAD dinilai sebagai strategi kuno yang rawan ambruk saat daya beli otomotif melemah atau terjadi pergeseran aturan skema Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
“Pemerintah daerah tidak boleh berdalih bahwa penurunan ini semata-mata karena penyesuaian aturan TKD pusat atau lesunya pasar kendaraan. Kami menuntut langkah konkret dari dinas terkait seperti Bapenda Banten untuk melahirkan objek PAD baru dari sektor korporasi besar dan industri hilirisasi, agar triliunan modal yang masuk ke tanah Banten benar-benar dirasakan manfaatnya melalui peningkatan pembangunan publik, bukan sekadar menjadi pemanis catatan laporan di atas kertas,” pungkas Taufik menutup kritiknya.
