Booking Fee Rp5 Jt/Titik, Proyek Tak Jelas: Mandor Pemborong Desak Pertanggungjawaban CV. Ratu Perkasa Mandiri
Lebak, BANTENTREN.COM — Harapan puluhan mandor pemborong untuk mendapatkan pekerjaan melalui proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru berubah menjadi kekecewaan. Mereka mengaku telah menyetorkan uang jutaan rupiah sebagai jaminan atau booking fee, namun hingga lebih dari dua bulan kemudian, proyek yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Minggu, (30/08)
Keluhan para mandor mengarah kepada CV. Ratu Perkasa Mandiri. Menurut keterangan sejumlah korban, calon pelaksana proyek diminta menyetorkan uang sebesar Rp5 juta untuk setiap titik pekerjaan kepada pemilik CV. berinisial DD.
Setelah pembayaran dilakukan, para calon pelaksana disebut menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yang membuat mereka yakin proyek tersebut benar-benar akan berjalan.
Proyek yang dijanjikan tak kunjung terlihat. Uang sudah keluar, SPK sudah diterima, tetapi pekerjaan yang diharapkan tidak juga dimulai.
Salah seorang korban berinisial RY mengaku telah menyetor Rp10 juta untuk dua titik.
«“Kami setor uang karena percaya proyeknya benar-benar ada. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Uang sudah keluar, pekerjaan tidak ada,” ujar RY.»
Bagi para korban, persoalan ini bukan sekadar kehilangan uang. Sebagian besar mengaku merupakan pekerja yang menggantungkan penghasilan dari proyek demi menghidupi keluarga.
Uang tersebut, menurut korban, merupakan hasil kerja keras yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, makan anak, membayar kebutuhan sehari-hari, hingga membantu keluarga di kampung.
Total kerugian yang diklaim para korban kini disebut telah mencapai ratusan juta rupiah.
Mereka pun mempertanyakan kejelasan proyek, status uang yang telah disetorkan, serta dasar penarikan booking fee kepada para calon pelaksana.
“Kami bukan orang kaya. Uang itu kami kumpulkan dari hasil kerja. Kami hanya ingin kejelasan dan uang kami dipertanggungjawabkan,” tegas salah seorang korban.
Para korban berharap persoalan tersebut segera mendapatkan titik terang. Mereka juga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan kepada pihak berwenang apabila tidak ada penyelesaian.
Hingga berita ini disusun, pihak CV. Ratu Perkasa Mandiri maupun DD belum memberikan klarifikasi atau tanggapan atas keluhan dan tudingan yang disampaikan para korban.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut proyek yang membawa nama Koperasi Desa Merah Putih, sementara para calon pelaksana mengaku telah mengeluarkan uang terlebih dahulu tanpa memperoleh kepastian pekerjaan.
Kini pertanyaannya sederhana: ke mana uang para mandor, dan kapan proyek yang dijanjikan benar-benar akan berjalan?
Para korban meminta persoalan ini dibuka secara terang agar tidak semakin banyak pihak yang mengalami kerugian.
Sumber : BMZ Sekjen NHB
Hkz
