Oplus_131072
Kabupaten Tangerang, BANTENTREN.COM — PT. PCK Kabel Indonesia yang berada dikawasan industri jalan raya mauk KM 7 Karet Raya nomor 228 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap dua orang karyawan yang bernama Asep Gunawan dan Tata Tahyar yang keduanya bekerja sebagai petugas keamanan (security) pabrik.
Kasus ini bermula ketika keduanya, Asep Gunawan dan Tata Tahyar, diberhentikan sepihak atas alasan kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencurian di area pabrik, kejadian tersebut di tangani Polsek Sepatan dan belum ada putusan pengadilan.
“Saya disuruh menandatangani surat pengunduran diri oleh pihak HRD dengan alasan bahwa perusahaan tidak membutuhkan tenaga saya lagi,”
tutur Asep, pada wartawan selasa (11/11/2025).
Asep menjelaskan, bahwa gaji dirinya dan rekan kerjavsampai sekarang ini belum dibayarkan.
“Gaji berdua saya dan tata, sudah menghubungi HRD namun disuruh bersabar”, jelasnya.
Diketahui Agus dan Tata Bekerja sejak agustus tahun 2020 sampai tanggal 22 september 2025 dengan gaji perbulan Rp. 2.838.584,- Dari gaji yang didapat dari perusahaan tersebut, di potongan PPJS Ketenagaakerjaan, sebesar Rp.90.554,- dan potongan PPJS Pensiun sebesar Rp.45.237,-.
Kuasa hukum keduanya, Abu Bakar, S.H., M.H. dari Kantor Hukum A.B Associate, sudah menyampaikan bahwa somasi telah resmi dilayangkan pada 5 November 2025, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan. Ironisnya, HRD berdalih bahwa penahanan gaji dilakukan atas perintah pimpinan tertinggi perusahaan, tanpa dasar hukum yang jelas.
“Sudah kami layangkan somasi resmi pada tanggal 5 November, namun sampai hari ini belum ada respons. Ini bentuk pengabaian terhadap hak normatif pekerja. Gaji adalah hak dasar yang wajib dibayarkan, bukan alat intimidasi,” tegas Abu Bakar saat dihubungi wartawan, Selasa (11/11/2025).
Dugaan pelanggar Hak Karyawan yang dilakukan oleh PT. PCM KABEL INDONESIA terungkap saat terjadinya permasalahan Pemutusan Kerja Sepihak ini, Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4.901.117,- Artinya, selama masa kerja tersebut, perusahaan juga diduga melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha membayar upah di bawah UMR.
Durasi kerja mencapai 12 jam, Apabila salah satu anggota berhalangan, maka satu petugas bisa bekerja hingga 24 jam penuh tanpa pengganti, hal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PP Nomor 35 Tahun 2021.
Menurut kuasa hukum, tindakan PT PCM dapat dikategorikan melanggar Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang keterlambatan pembayaran upah, yang bahkan dapat berimplikasi pidana berdasarkan Pasal 185 ayat (1) undang-undang yang sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda hingga Rp400 juta.
HRD PT. PCM KABEL INDONESIA, Yudha , saat ditemui dipabrik oleh wartawan, membenarkan kejadian PHK sepihak,” benar kami melakukan PHK terhadap Asep dan Tata dengan cara memberikan surat pengunduran diri , kami menganggap sebagai kelalaian dalam bekerja, kerugian atas pencurian ditaksir 100 juta, untuk gaji yang belum dibayar akan kami bicarakan dengan atasan kami”, tuturnya, rabu (12/11/2025).
Anton
About the Author
